PEMAKZULAN GIBRAN GAK BISA DIHENTIKAN ⁉️ - Rinny Budoyo (Hot Topic #463)

Kalau kalau fufa itu benar diungkap dan benar itu menyangkut Jibral, itu sudah jadi alasan yang sangat kuat untuk itu ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, proses pemakzulan Gibran bukanlah sesuatu perkara yang sulit, tapi ini juga bukan suatu perkara yang mudah. Ini enggak sulit, tapi juga enggak mudah. Kalau kita mengacu kepada hukum, kepada konstitusi, ada beberapa masalah hukum

yang bisa menjerat dan menjatuhkan wakil presiden Gibran. Seperti yang sudah dibahas sama Profesor Mahfud MD di podcastnya yang terbaru, ada tiga perkara yang bisa menjerat Gibran. Yang pertama adalah kasus korupsi. Kalau Gibran terbukti korupsi baik sebagai wakil presiden maupun sebagai anak dari presiden, maka dia layak dijatuhkan. Bentuk korupsi ini bisa beragam mulai dari menerima gratifikasi, nepotisme

hingga kolusi. Laporan-laporan dugaan korupsi Gibran dan anggota keluarga Pak Jokowi lainnya telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun sejauh ini belum jelas bagaimana follow up dari lembaga tersebut. Yang kedua, menyangkut keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran dan ternyata kemudian terbukti telah melanggar etika di dalam proses pengambilan keputusannya.

Soal ini bisa juga dijadikan argumentasi pemaksulan Gibran. Lalu yang ketiga yang paling menarik ada masalah Fufu Fafa. Bila benar bisa dibuktikan kalau akun kaskus Fufu Fafa memang benar milik Gibran, maka dia bisa dijerat tuduhan telah melakukan perbuatan tercela. Selain tiga perkara yang sudah sering dibahas dan sudah cukup terang benderang ini, ada juga masalah-masalah hukum lain yang bisa saja menjerat Gibran.

Misalnya contohnya saja misalnya wakil presiden tersangkut kasus narkoba atau yang lainnya. Soal ini juga bisa menjatuhkan seseorang dari kursi kekuasaan. Tapi tapinya nih, terlepas dari masalah hukum, terlepas dari masalah legal formal yang bisa menjatuhkan Gibran, sesungguhnya persoalan pemakzulan ini adalah persoalan politik, bukan persoalan hukum dan konstitusi. Jadi, sekarang ini urusannya adalah

pertarungan politik. Pertanyaannya, seberapa kuat kubu-kubu yang pro pemakzulan bakal terus mendorong isu ini sehingga mendapat dukungan yang terus meluas dan menguat khususnya dari partai-partai politik. Di sisi lain, kita juga bakal melihat sejauh mana kubu Pak Jokowi bakal bisa melawan dan menangkis serangan-serangan pemakzulan ini. Tapi terlepas dari semua masalah hukum dan pertarungan politik ini,

sesungguhnya kalau kita mau jujur ya, sesungguhnya masalah pemakzulan Gibran sekarang ini cuma bergantung pada kesepakatan di antara dua orang saja, yakni Presiden Prabowo Subianto dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau Pak Prabowo dan Ibu Mega merasa hal ini harus dilakukan, pemakzulan Gibran bakal terwujud. Tapi sebaliknya, kalau mereka tidak mau terjadi keributan politik di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit ini, maka isu pemakzulan

Gibran tampaknya bakal dibiarkan menggantung sebagai ancaman yang menyandera kubu Solo. Nah, sementara kubu Solo tersandera oleh ancaman pemakzulan Gibran ini, sementara mereka enggak bisa leluasa bergerak, Pak Prabowo bakal lebih leluasa membenahi pemerintahan dan kondisi ekonomi. Terlepas dari cawe-cawe dan campur tangan mantan Presiden Jokowi, Pak Prabowo bisa mulai mempreteli orang-orang Jokowi yang masih banyak

bercokol dan mengganggu pemerintahannya. Presiden Prabowo bisa mengganti Kapolri Listiosigit buat mengembalikan kepolisian menjadi alat hukum yang hanya tunduk pada hukum dan bukan menjadi alat kekuasaan seperti di era Presiden Jokowi. Kalau kita mau bergerak maju, kalau kita mau memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mau tidak mau membenahi kepolisian, serta mengembalikan kewibawaan hukum,

mengembalikan kepastian hukum, ini adalah suatu keharusan dan juga harus dilakukan sesegera mungkin. Nah, pertanyaannya sekarang, pertanyaan kita sekarang, apakah ancaman pemakzuran Gibran sudah cukup? Apakah ini sudah cukup menggertak supaya tidak ada perlawanan terhadap rencana penggantian Kapolri Listiosigit? Kita tahu, kita paham menguasai lembaga hukum seperti kepolisian adalah senjata utama dari Pak Jokowi selama ini buat menundukkan

lawan-lawan politiknya. Makanya kita juga bisa mengerti kalau Kubu Solo bakal berusaha mati-matian mempertahankan penguasaan atau pengaruh terhadap senjata ampuh ini. Yang bisa kita bahas juga hal menarik yang patut kita cermati terkait masalah politik terkini. Hal tersebut adalah pesan Ibu Mega kepada Pak Sufmi Dasko, kepada Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco, dan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurut

Pak Prasetyo Hadi, ketika mereka mengunjungi rumah Ibu Mega buat membawa pesan rahasia dari Presiden Prabowo, Pak Prasetyo dan Pak Dasko mendapatkan pesan dari Ibu Mega supaya menjaga Pak Prabowo. Mereka diminta buat menjaga Presiden Prabowo. Nah, di sini sampai di sini kita perlu berhenti sejenak dan berpikir apa makna dari pesan Ibu Mega ini? Mengapa Ibu Mega berpesan seperti itu? Pertanyaannya, pertanyaan penting yang

patut kita ajukan adalah ini. Apakah lewat pesannya kepada Pak Prasetyo dan Pak Dasko Ibu Mega memberi kita peringatan kalau keselamatan Pak Prabowo mesti dijaga? Apakah itu berarti Presiden Prabowo berada dalam ancaman? Lalu kalau memang benar begitu, lantas apa ancaman yang mengancam Presiden Prabowo? sehingga seorang menteri sekretaris negara dan ketua harian Partai Gerindra harus turun tangan

melakukan penjagaan. Nah, kalau menurut kalian perlukah kita mengkhawatirkan keselamatan Presiden Prabowo? Kalau jawabannya iya, apa ancaman yang mengancam Presiden Prabowo itu? Tulis ya analisa kritis kalian di kolom komentar. Melihat perkembangan politik terbaru, melihat perkembangan persekutuan politik akhir-akhir ini, rasa-rasanya jadi wajar kalau kita mengatakan bahwa proses pemakzulan Gibran bukanlah suatu perkara

yang sulit, tapi juga bukan suatu perkara yang mudah. Seperti sudah kita bahas di awal pembahasan kita tadi, masalah pemakzulan Gibran terlepas dari kemudahan yang ada di dalam proses dan argumentasinya. Masalah pemakzulan Gibran membutuhkan hitung-hitungan politik yang banyak dan harus cermat. Memang sekarang ini masalah pemakzulan Gibran cuma bergantung pada hitungan dan kesepakatan dari dua orang saja.

Dua dari tiga tokoh politik terpenting dan terkuat di negara kita, yakni Presiden Prabowo Subianto dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi kita juga harus menghitung seberapa kuat perlawanan yang bakal mereka hadapi, seberapa nekad perlawanan yang bakal terjadi. Semua itu harus masuk dalam perhitungan-perhitungan. Nah, setelah memahami kompleksitas politik sekarang ini, setelah memahami kompleksitas masalah pemakzulan Gibran,

gimana kalau menurut kalian? Menurut kalian apa yang bakal terjadi dalam minggu-minggu ke depan? [Musik]