PERTARUNGAN SENYAP PEMILIHAN PIMPINAN KPK YANG BARU. "PRABOWO YANG BERHAK, BUKAN JOKOWI"

Ya tentu saja Pak Jokowi juga tidak lepas dari kesalahan dan keluarganya pun begitu saya tidak bukan pendukung politik siapapun ya dalam pemilihan presiden tapi bahwa sebuah lembaga penegakan hukum digunakan untuk tujuan politik Ya jelas salah kecewa tapi tidak kaget karena saya kita harus pertanyakan Pak jokowinya ternyata dia se tidak etis apa dia ini sampai begitu banyak yang Bahkan dia wariskan wariskan dalam tanda kutip kepada penerusnya Pak Prabowo

sebegitu berat situasinya dalam pikiranmya gitu ya berat berat karena bagi saya enggak ada jalan lain untuk memperbaiki KPK selain mengubah lagi undang-undangnya jadi persis seperti dulu [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] sungguh banyak agenda kenegaraan kita

hari-hari ini beberapa hari yang lalu pada saat kami mengambil gambar ini ee DPR yang baru sebanyak 580 orang itu baru saja dilantik DPD juga baru sa dilantik dan terakhir adalah paket pimpinan MPR sudah juga dilantik ee kemudian ee tanggal 20 Oktober nantinya Seperti yang anda tahu akan ada presiden yang baru tapi ada satu agenda negara lainnya yang tampaknya hanya dibicarakan secara

sepintas saya enggak ngerti kenapa Apa itu adalah komisioner KPK yang baru ada banyak isu di sini dan salah satu isu yang kami mau bicarakan hari ini adalah selain orang-orangnya yang eh sudah masuk pada kelompok 10 kandidat yang dikirimkan ke presiden ke DPR adalah sebenarnya eh mereka ini komisioner KPK yang baru ini itu harusnya layaknya etiknya itu di tetapkan pada masa pemerintahan siapa apakah masih Pak Jokowi atau masa

pemerintahan Pak Prabowo yang akan mulai pada tanggal 20 itu catatan khusus pyangkut ini adalah masa berakhirnya tugas pimpinan KPK dan dewan pengawas KPK yang sekarang itu adalah pada tanggal 20 Desember tahun 2024 artinya Harusnya itu itu ditetapkan oleh pemerintahan yang baru tapi agar kemudian menjadi elegan punya diskusi kita maka saya mengundang sahabat saya B Fitri susantu Fit Thank you ya thank you menarik banget nih

berkah sudah kesekian kalinya hadir ke tempat kita oke kita mulai dulu bahwa ini ada sudah 10 nama coba ditampilkan nama-namanya ini nama-namanya ya ini untuk e calon komisioner KPK ya ini komisioner Iya komisioner ya Eh ada Pak Agus Joko Pramono mantan pejabat di BPK kemudian Bang alam sasaragi dari mantan ombudsmen Pak Joko Purwanto mantan Kapolda Kalimantan Tengah ini malah ee pernah di KPK ya kemudian

Ibnu Basuki Hakim Ida budti eh tandem saya dulu ketika di komisi du ya mantan KPU kemudian Pak johanistanak ini internal KPK wakil ketua dan berasal dari Kejaksaan Agung kemudian eh mikil rolandi kasnantrata dari apa badan e pengelola keuangan daerah Jakarta kemudian Mbak Pungki pungkiarti e dari Komisioner Komisi kepolisian ini orang LS murni ini dan terakhir adalah

Eh Pak Seo buanto Jenderal bintang 3 kalau anunya Eh dewasnya Pak Beni mamoto ciska mirawatii Farani Gus Risal Hamdi hasbani Heru KR Iskandar MS mirwati sum dan winu baroto sejujur saya baru cuma mengenal satu saya juga pasti Pak Beni Ya saya juga hanya tahu nama Pak Beni yang lainnya belum kenal Oke kita bicara nama dulu nanti kita akan bergerak pada prosesnya catatanmu soalnya Iya jadi eh pertamatama pasti ini polanya yang digunakan serupa sekali dengan 2019

yaitu untuk menterjemahkan bahwa harus ada orang dari kepolisian dan Kejaksaan padahal sebenarnya kalau kita baca cermat undang-undang ya tidak harus ada elemen itu enggak ada masalah dengan itu periode pertama kan juga begitu Ee periode pertama itu ada Pak Riana ya kan Pak Amin sunaradi enggak apa-apa enggak ada kepolisian Kejaksaan Nah jadi dengan pola pikir seperti itu maka memang kelihatan ada nama-nama yang eh dengan sengaja dimasukkan supaya kuota yang

salah kaprah itu sebenarnya ada untuk kepolisian maupun Kejaksaan itu Sejak kapan sih poa-pola seperti itu sebenarnya dari awal tuh sudah mau diinterpretasikan begitu tapi baru menang narasi seperti itu 2019 itu dari sebelumnya itu narasi itu sudah ada tapi kita selalu berhasil mengingatkan ini enggak harus begini loh dan diikuti pas ee apa pemilihan-pemilihan KPK yang sebelumnya nah Waktu itu saya kira kita semua sekarang sudah bisa membacanya

sebagai sejarah bahwa 2019 memang Pak Jokowi menginginkan komposisi pimpinan seperti yang sekarang ini masih kita lihat makanya kemudian ada di situ kita bisa Lihatlah kedekatan-kedekatan sebagian pimpinan dengan ee faksi-faksi di kepolisian misalnya juga dengan Kejaksaan dan seterusnya kelihatannya kalau dilihat dari nama-nama tadi itu masih ee masih sama tuh untuk ee capim misalnya ya memang mbak Pungki juga saya dekat sekali dengan mbak Pungki tapi kan

kita juga harus melihat latar belakangnya tidak hanya sebagai ngo tapi juga kompolnas kompolnas ya dan Mbak Pungki sangat dekat dengan Kepolisian eh kemudian juga menurut saya sih yang masih eh sangat dekat dengan Civil Society tinggal satu yaitu ee Bang alam nomor dua Ahmad Alam Syah Saragi he tinggal tinggal dia sebenarnya yang I dan kinerjanya di ombudsmen Lumayan lah Ya lumayan Oke Mbak Ida budiati juga ee kami sebagai kelompok kan memang

kelompok-kelompok ee politikus dan para aktivis perempuan tuh ada grupnya nah saya dekat dengan beliau Mbak Ida juga saya tahu m bagus orangnya walaupun tentu saja latar belakangnya politik ya Jadi kita mesti harus e banyak mudah-mudahan dia terpilih Terus terang saya berharap ee tapi kalaupun begitu berarti harus kita dukung dari luar gitu karena banyak aspek hukum yang pasti jauh lebih rumitlah dengan KPU waktu dulu gitu eh ya yang lainnya begitu ya

kita bisa lihat letaknya dalam peta kepolisian maupun Kejaksaan kalau di dewas gimana P ya itu kalau dewas saya terus terang yang kenal cuma Pak Beni yang lainnya saya belum belum kenal ya cuma baca saja Kemudian gara-gara dipublish latar belakangnya Saya ingin sedikit ee menelisik ee tadi argumen atau catatan dari bipit ya soal tampaknya mulai dipahami dan diterima bahwa harus ada dua lembaga Itu polisi dan Kejaksaan he he apa risiko

bagi penegakan hukum kita khususnya di KPK pada situasi Itu resikonya adalah kepolisian dan Kejaksaan kita harus ingat adalah e dua lembaga penegakan hukum yang Justru harus banyak dibenahi dari segi korupsi H jadi kita sering dengar istilah enggak mungkin kita menyapu rumah dengan sapu yang kotor dari dulu tuh ya sebenarnya ee catatan itu dan kita paham bahwa meskipun Datanya juga masih banyak yang simpang siur terseba dalam beberapa

kasus tapi cukup banyak ee temuan-temuan soal korupsi di tubuh kepolisian maupun kejaksaan nah kekhuatirannya adalah kalau eh kemudian KPK ingin berfokus untuk memeriksa perkara yang terkait dengan dua institusi itu nanti akan sangat sulit itu satu tapi yang kedua juga kepolisian dan Kejaksaan terutama kepolisian ya Menurut saya itu banyak sekali ee faksi-faksi di dalamnya yang juga sangat terkait dengan kepentingan-kepentingan

politik Saya kira ini rahasia umum ya jadi saya juga tidak ragu untuk mengungkapkan ini tidak kena undang-undang ite karena sudah ada kasus-kasusnya dan dan Eh ini ini kelihatan misalnya dari beberapa kasus lama yang dibongkar misalnya oleh Kejaksaan yang nanti akan ada tarikmenariknya antara kelompok-kelompok di internal KPK yang berasal dari kepolisian ee dengan kepolisian G dan itu

sebenarnya bagi kita-kita yang EE sedikit ee agak paham situasi itu memang terjadi memang terjadi jadi Saya khawatir ini akan membuat KPK jadi istilahnya tempo tuh apa ee komisi politisasi korupsi gitu ya Saya kira ini akan menguat kalau pola seperti ini diteruskan karena menurut saya yang terjadi pada pimpinan 2019-2024 ini persis itu ketika pimpinannya memang terafiliasi sangat kuat dengan kepentingan-kepentingan

politik salah satunya melalui faksi-faksi yang berbeda di dalam tubuh kepolisian dan juga Kejaksaan nah ini jadinya nanti jadi pola dong Pak pertanyaan yang layak untuk bagian ini gini P he kenapa kemudian presiden dalam hal ini Pak Jokowi kalau memang ternyata komitmennya bersama dengan seluruh isu yang digaungkan oleh e kita-kita semuanya termasuk bivit ya terutama itu

ternyata itu mencoba untuk dipertahankan apa problemnya apa psikologisnya sih sebenarnya di pikirannya seorang kepala negara hingga kemudian ee ini tampaknya dipertahankan gitu ya saya harus meresponnya pertama-tama dengan eh indikasi-indikasi yang sangat kuat bahwa Ya tentu saja Pak Jokowi juga tidak lepas dari kesalahan dan keluarganya pun begitu Jadi ada tentu saja ada kepentingan supaya pola dan faksi-faksi tertentu yang bisa menjaga supaya

setelah tidak menjadi presiden ee kasus-kasus yang mungkin akan oleh KPK itu juga bisa di dijaga supaya tidak menjadi ee celah hukum untuk you know menempatkan mereka sebagai di penjara atau apapunlah dapat sanksi hukum Nah itu saya kira ada kepentingan yang sangat besar di situ karena kita benar-benar harus membacanya sebagai satu kesatuan dengan 2019 bukan hanya pimpinan komisi ee pemilihan komisioner

2019 ya tapi juga pembunuhan KPK lewat revisi undang-undang KPK soalnya kan visisi undang-undang KPK itu memang kita sekarang sudah lagi-lagi bisa membacanya sebagai sejarah bahwa itu memang diinginkan oleh kelompok-kelompok yang berkuasa terutama Sebenarnya Pak Jokowi sehingga eh apa memang desain seperti inilah di mana KPK bisa dikontrol ee oleh kepentingan-kepentingan tertentu dari luar Salah satunya melalui komisioner

itu lebih nyaman terutama untuk seorang mantan kepala pemerintahan dan kepala negara yang ternyata banyak catatan-catatan buruknya yang terkait dengan penyelenggaraan negara mungkin ada indikasi korupsi dan lain sebagainya tapi kan ini harus dijaga artinya nih Kita coba identifikasi ee apa namanya itu orang per orang coba tampilkan Yang catatan tempo ya Ini kata Tempo nih kita hanya menyadurnya ke sini lagi-lagi bahasa yang sangat tidak saya

sukai atau model bahasa yang S Tidak saya suka ini mulai sering saya gunakan di sini dengan melihat Bagaimana peristiwaan terjadi di luar ee ya itu harusnya sudah menjadi catatan tersendiri bagi pemerintahan tapi Oke kita bicara tentang KPK dulu ini tempo Itu mengidentifikasi orang-orang ini Eh misalnya ini ya Pak Agus Joko Pramono eh pernah menjadi wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2018-2023 baru saja he tetapi rekam

jejaknya pernah dikaitkan dengan dugaan transaksi janggal sendiri 115 milar di BPK tentu saja dibantah karena dikatakan tuh dibanta mas tidak dibanta gitu kan kemudian e bank Ahmat alam Saragi ya E relatifely tampaknya lebih clear ya eh teridentifikasi di ruang publik e berperan dalam memperjelas posisi undangundang Keterbukaan Informasi Publik kemudian pakoko puro juga sebagai polisian bintang dua pernah menjadi Kepala Kepolisian Kalimantan Tengah itu

kata tempo saat menjabat ke Polda Polda Nusa Tenggara pernah menghentikan proses hukum murtede alias am cinta yang menjadi korban begal ya kan tetapi tetapkan sebagai tersangka penggantian atau SP3 perkara tersebut dilakukan setelah Polda etb melakukan gelap perkara artinya kesalahan mekanisme dan prosedur pernah terjadi di masa beliau ee kemudian Fitrah ini ee malah ini orang KPK loh ini kemudian e apa namanya itu pernah menjadi direktur

penuntutan di KPK tapi mundur dari jabatannya ini menarik kan berarti juga seperti apa e jadi ini juga menggambarkan faksi-faksi itu kan kita ingat waktu itu perkara formula E itu kan dibahas banyak ya di media ya cenderung dipaksakan karena waktu itu situasinya menjelang pencalonan e Anis Baswedan karena sebagai mantan Gubernur DKI dkj sekarang ya bukan DKI ya ee itu e apa beritanya ada adalah kasus formula E itu cenderung dipaksakan sehingga

memang ada beberapa orang yang mundur untuk untuk menyatakan bahwa ini sebenarnya mulai politisasi ini potisasi Oke jadi ini menurut saya juga menarik sih okeak ini Iya saya saya tidak kenal tapi kita catat baca di Tempo itu kemudian Ibnu Basuki Widodo nah ini menarik nih Hakim e dari mahkam Agung memvonis bebas terdakwa korupsi Ida Bagus Mahendra Jaya pada Oktober 201 pada kasus pengadaan alat laboratorium IPA Madrasah sanaabah di Kementerian

Agama pada 2010 ah kalau kita baca semuanya ini kan apa ya pertanyaan saya itu begini He ini ada tim pansel 9 orang I ketuanya Pak Yusuf at kemudian wakilnya adalah ya sahabat kita nih Arif nih Arif Satria Rektor IPB kemudian Ian ketua PPATK eh kemudian He ini teman saya nih ahmadani Yustika eh tim dari e kantor presiden ya kemudian ambek Paramarta elwi Daniel resk sriwibowo

relatively yang kita kenal hanya beberapa orang ya Heeh Ya kenapa penting soal kenal itu ya Ini soal catatan publik betul kalau kemudian ternyata tim eh apa tu pansalnya tidak cukup teridentifikasi di publik untuk memilih orang yang akan jadi malaikat itu gimana cacatanmu itu I makanya waktu pertama kali ee pansel Ini nama-nama pansel diumumkan kan teman-teman ngo juga bereaksi waktu itu argumennya persis Karena untuk pansel ini kan juga punya

dampak yang penting loh karena mereka yang akan menentukan misalnya mulai dari metode memilihnya Bagaimana seberapa besar transparansi akan dilakukan ini mereka yang memutuskan Nah jadi betul bahwa ada beberapa catatan dari ee orang-orang ini ya tapi ya Kita juga harus paham biasanya pansel juga akan ditentukan dengan keberpihakan tertentu oleh presiden karena pansel itu biasa ditunjuknya oleh presiden karena kan undang-undang bilangnya presiden nih

yang ngirim nama ke DPR jadi pansel ini membantu Presiden sehingga seperti kita lihat dulu Itu kan yang sempat heboh itu Srikandi nah waktu itu kan pak Jokowi Tahun berapa tuh 2000 du pemilihan sebelum ini ya itu perempuan semua isi nya dan memang bagus-bagus tapi Kemudian ada beberapa orang yang sangat dekat dengan misalnya vaksi tertentu di kepolisian misalnya ee 2019 kemarin juga Dihebohkan karena serupa polanya lagi-lagi mulai dari

pansel sebenarnya sudah mulai ada kedekatan dengan kelompok-kelompok politik tertentu sehingga makanya yang bisa dihasilkan adalah nama-nama yang demikian soalnya kan tentu saja Pak Jokowi atau siapapun kepala pemerintahan atau presidennya enggak akan melakukan seleksi itu sendiri semuanya terserah pansel pansel kan akan keluar dengan ee apa dengan 20 nama kemudian jadi 10 nama di Pak jokowinya kemudian baru dikirim ke DPR jadi 5 kan begitu nah

jadi eh sampai dengan paling tidak 20 nama saja Berarti itu betul-betul keputusannya pansel Jadi kalau panselnya memang bukan orang-orang yang punya rekam jejak baik kita patut untuk khawatir makanyait saya itu bahkan sejak dari e apa 60 atau berapa orang gitu ya saya itu berharap Sebenarnya ada beberapa orang yang terbaca dengan detail di ruang publik Heeh kita sebut satu n lah kita harus belajar ya belajar lebih berani dan lebih terukur mengukur

orang sudiran Said heeh heeh heeh Dia pernah menjadi menteri dengan eh catatan yang bagus pernah menggagalkan persekongkolan politik ya yang sebenarnya itu adalah bisnis kebetulan Waktu itu saya masih di DPR dan saya menanganinya kan di apa mahkamah mkd mahkamah kehormatan dewan waktu Pap minta saham saham gagal Iya Oh saya jadi tidak tahu ini eh parameternya apa gitu ya i i yang kelompok sebelum masuk ke 10 ini ada satu orang yang saya

harap lagi karena saya tahu cara berpikirnya intelektualitasnya enggak pernah kita dengar dia mencuri bernama Yanuar Nugroho Nugroho Iya itu dua-duanya saya setuju itu jug dan Saya membayangkan kalau Yanuar Nugroho misalnya masuk ini kan orang yang betul-betul cara berpikirnya itu terstruktur I iya I sangat akademik i betul itu organisasi KPK itu juga bisa dia tangani gitu kan tapi ternyata tidak masuk dan Pak Sudirman Said itu dulu

juga kan di MTI dia masyarakat transparansi nah dia itu ikut merumuskan undang-undang KPK iya maama pak Eri dan lain sebagainya ya terlepas dari sepak terjangnya kemudian I tapi dia artinya dia punya pemahaman yang cukup tentang bagaimana KPK seharusnya itu dia makanya kemudian Oh oke Ini sebenarnya apa Heeh he maka kemudian saya merasa perlu mengangkat situasi ini kalau memang Ternyata kita beranggapan bahwa agenda korupsi kita ternyata tidak membaik tapi

semakin memburuk catatannya B gimana i jadi ee dari pembahasan kita soal nama-nama segalam bahkan sejak pansel begitu Itu sebenarnya kan menandakan makanya saya sempat skeptis k waktu teman-teman terlalu apa banyak mendalami isu ini skeptisnya bukan karena saya ee enggak mau enggak mau berkomentar sama sekali soal KPK tapi bagaimana memang intensinya untuk pemilihan pimpinan KPK itu untuk tidak menghasilkan KPK yang

lebih baik he benar-benar hanya ingin memproduksi kembali KPK yang tujuannya adalah politisasi korupsi dalam arti melindungi orang-orang tertentu atau sebaliknya menyerang orang-orang tertentu seperti kasus formula e yang diulang diulang lagi diulang lagi sampai dapat tapi sampai sekarang belum terjadi gitu Saya tidak bukan pendukung politik siapapun ya dalam pemilihan presiden tapi bahwa sebuah lembaga penegakan hukum digunakan untuk tujuan politik Ya

jelas salah nah intensi dari nama-nama tadi pemilihan pansel yang seperti itu Menurut saya sudah menggambarkan bahwa memang apalagi karena yang memilih masih Pak Jokowi yang sebenarnya saya setuju enggak masuk akal dia sudah mau keluar kok dia yang kayak ngasih ibaratnya tuh ngasih ke Pak Prabowo Nih udah saya pilihin buat kamu lah enggak bisa dong yang mau jadi pemimpin negaranya Pak Prabowo Kenapa Pak Joko yang harus milih nah tapi pola itulah yang yang yang

dibuat jadi secara sengaja memang menurut saya eh KPK dengan komisioner yang baru akan dibuat tetap lemah enggak ada terobosan kalaupun ada tadi kita bilang ada yang lumayanlah sat du ya mungkin itu dikasih aja tapi jangan lupa posisi pimpinan yang kolektif kolegial membuat satu dua orang akan kalah dengan tiga orang lainnya apalagi kalau cuma satu itu satu dan kemudian yang kedua jangan lupa pimpinan tetap ada di bawah presiden nanti ya atau

risiko dari perubahan undang-undang tentang undang-undang dan pegawainya pegawainya kan saya harus bilang memang sudah rusak sejak ee itu ya tes wawasan kebangsaan gara-gara und-undang KPK udah rusak bahkan sampai yang bikin sedih itu sampai ee rutannya pun sekarang karena enggak sendiri ya rutannya ngikut juga sistem kita dengan e masih bobrok ya Lembaga Kemasyarakatan kita sampai yang harus nyogok untuk salat Jumat terus ada gratifikasi seksual istrinya apa segala

macam itu rusak juga gitu sehingga kalau minoritas orang baiknya dalam tubuh pimpinan KPK ya enggak ada gunanya enggak akan bisa kita perbaiki dari dalam gitu kpk-nya makanya saya ee dari awal sangat-sangat skeptis bahkan dengan susunan panitia seleksi ini sebegitu berat situasinya dalam pikiran Menya Fit ya berat berat karena bagi saya enggak ada jalan lain untuk memperbaiki KPK selain mengubah lagi

undang-undangnya jadi persis seperti dulu kalau masih begini ya kita sangat boleh untuk berusaha keras supaya pimpinannya bagus tapi ternyata terlihat kan yang tersisa yang lumayan bagusnya tinggal menurut saya sih paling tinggal dua deh dari 10 nama itu nanti begitu sampai DPR pasti bisa terbuang juga gitu Coba lihat yang e dewasnya tadi calon dewas ini Nah ini kan mereka harus bertandam nih Heeh kalau tidak cukup kuat juga di sini bisa jebol terus itu

kalau memang ternyata sejak dari awal jebol ya Katakanlah seperti itu Nah kita lihat nama-nama ini siapa Menurutmu yang bisa kita anggap betul-betul bisa menjadi tandem bagi mereka untuk mengendalikan KPK setidaknya seperti yang kita bayangkan Sebenarnya saya enggak melihat siapapun tapi tapi pun dewas itu kan sekarang enggak ada kewenangannya dewas itu kan juga sudah dipereteli kewenangannya oleh putusan MK

sehingga dia ya Oke dia cuma lembaga etik tapi dia enggak bisa punya kewenangan ee untuk soal-soal perkara yang ditangani oleh pimpinan KPK jadi akhirnya ya kita enggak bisa berharap banyak juga pada De dewas ada satu tadi pertanyaan yang terlewatkan dari saya bahwa Heeh ee logika harus ada polisi dan Jaksa di situ karena dianggap bahwa KPK itu lembaga penegakan hukum maka kemudian orang-orangnya itu harus yang paham hukum e eh cukup enggak

argumentasi seperti ini enggak Enggak karena jangan lupa ee paham hukum ya pasti Ya tapi kan begini di bawahnya yang melakukan penyidikan yang melakukan penuntutan itu ada sudah ada orang-orang yang memang dia sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana bisa menjadi penyidik bisa menjadi penuntut umum jadi Sudah memang itu profesi kan sebenarnya ee Jadi sebenarnya pimpinan KPK itu dibutuhkan untuk mengambil

keputusan yang sifatnya kebijakan yang umum gitu nanti mereka bilang Oke ini lanjut penyidikan nanti penyidik akan bekerja sehingga ee itu pun pasti akan dibantu dengan misalnya gelar perkara berkali-kali kan mereka sering melakukan gelar perkara belum lagi laporan-laporan dari bawah Jadi sebenarnya pengetahuan yang sangat mumpuni soal hukum tidak terlalu mutlak diperlukan nah cuma argumennya adalah ya karena ada wewenang penyidikan dan penuntutan Yang menurut

KUHAP harus harus e polisi harus Jaksa tapi ee ya itu tadi jangan lupa di undang-undang KPK sebenarnya ee para pimpinan ini memang tidak otomatis menjadi penyidik dan penuntut tapi tidak masalah karena pada akhirnya ee teknisnya dikerjakan oleh bawahannya dan mereka mengambil keputusannya untuk eh kelanjutan perkara intinya begitulah nanti teknis detailnya kepanjangan Ya intinya argumen bahwa harus ada penyidik harus ada penuntut di dalam tubuh

pimpinan itu sebenarnya tidak valid undang-undang juga tidak memerintahkan seperti itu Jadi kalau ada orang kayak Bu Ida budti orang politik Enggak ada masalah kan yang penting mengambil keputusannya itu dulu kan Pak R Riana bukan orang hukum Pak Amin sunaradi bukan orang hukum enggak enggak ada masalah dengan itu sebenarnya gitu oke ya karena itu tadi mau tidak mau saya harus mengikuti logikanya yang bvi tadi apa lakukan bahwa ee tempatnya sudah

mulai disepakati bahwa harus ada polisi dan Jaksa di situ he Heeh ee Ya tentu saja kita juga belum lupa ya bagaimana misalnya di masa-masa KPK ganas-ganasnya itu tanda petik itu ternyata juga memang rata-rata bukan orang hukum ya bukan Abraham Abraham orang hukum tapi dia dia pengacara ya Tapi maksud saya bukan dari lembaga negara kemudian Laode Syarif laod Syarif ya bukan dari bukan bukan penyidik ya bukan penyidik Bukan

penuntutusaharjo gitu kan Oke sampai pada bagian itu kita bisa menyimpulkan dari diskusi singkat ini mengatakan Ada banyak hal yang kita harapkan ada perbaikan dan atau perubahan dalam rekrutmen kali ini ternyata tidak Ternyata tidak dan itu membuatmu kecewa Iya kecewa tapi tidak kaget karena saya karena karena begini lah ini yang memilih masih Pak Jokowi kok jadi Sudah bisa kita duga dari awal Makanya saya

bilang kecewa sih namanya juga tetap saja punya harapan ya pada KPK tapi enggak kaget karena pasti sudah bisa di juga yang akan dipakai adalah pola yang sama dengan 2019 dan 2000 berapa tuh Berarti sebelumnya 2015 he karena orangnya sama yaitu presidennya namanya Pak Jokowi ee Tentu saja dia enggak akan membuat terobosan karena situasi ini sangat nyaman bagi dirinya dan EE sudah dijadikan cara-cara juga pada pemilihan

umum kemarin ya 2024 Februari itu eh sehingga memang enggak ada yang bisa diharapkan harusnya makanya walaupun kita punya skeptisisme juga itu wajar bagus kan untuk skeptis pada pemerintahan baru tapi paling tidak kalau ada pemerintahan baru kita bisa berharap ada sedikit terobosanlah yang dibuat tapi kan ini tidak Nah kalau boleh masuk ke sini sebenarnya kan ya satu tidak etis tapi bahkan kalau kita lihat argumen hukumnya Mahkamah

Konstitusi kan sebenarnya kan harusnya 2023 bulan Desember kan e KPK ini di diganti karena polanya dalam undang-undang sebenarnya 4 tahun tapi waktu itu Pak Nurul Gufron mengajukan ke MK minta untuk dimundurkan ke 2024 K KPK eh Mahkamah Konstitusi mengiakan dimundurin setahun dengan ee saya ingat salah satu pertimbangan hukumnya adalah supaya juga yang memilih pemerintahan yang baru karena asumsinya ya bulan Desember

2024 sudah ganti pemerintahan gantinya Oktober saya masuk ke situ Ini memang saya ngantarnya ke situ tuh Heeh di komunitas ee Civil Society khususnya yang eh konsern pada ee isu hukum He kau tahukan itu dibicarakan ya Kenapa tampak Pak Jokowi itu begitu kekeh untuk mengajukannya Heeh di masa dia seperti yang saya sudah sampaikan tadi berdasarkan pada putusan Mahkamah

Konstitusi hasil EE permintaan permohonan dari Nurul gfon tadi itu maka KPK itu berakhir pada tanggal 20 Desember Desember 2024 betul Pak Jokowi 20 Oktober Oke artinya KPK sebenarnya itu ada waktu 2 bulan di luar dari kekuasaannya Pak Jokowi heeh tapi dengan melihat respon dari Pak Jokowi yang sudah mengirim 10 nama ke DPR itu berarti beliau menginginkan komisioner KPK itu terbentuk sebelum dia diganti he apa

catatanmid ya itu mereka e jadi Pak Jokowi seakan-akan menyodorkan istilah kita sehari-hari Veta kompl gitu ya menyodorkan Oke ini udah jadi nih kpk-nya langsung kepada Pak Prabowo ya pertanyaannya kan untuk apa dia melakukan itu karena lagi-lagi itu sangat cukup untuk melakukan proses itu oh lebih lebih dari cukup iya ee Walaupun memang nanti yang akan memilih dari 10 jadi 5 DPR baru karena sudah sekarang sudah ganti ya Tapi tetap

saja yang krusial itu seleksi awal kan Makanya tadi kita meributkan panitia seleksinya siapa Nah itu menurut saya harusnya Mulainya di pemerintahan Pak Prabowo karena ee dengan begitu apa yang juga diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi juga terwujud dalam jadi ada ada keseimbangan juga masa ee pemerintah yang meninggalkan kursi ngasih pimpinan baru ke pemerintah yang baru gitu nah jadi kalau kalau bacaan saya sih memang itulah yang diinginkan oleh Pak Jokowi

supaya ini orang e His His people gitu yang e akan menjalankan KPK Setelah dia tidak lagi menjadi presiden Post Power syindrome Nah kalau orang yang tidak jadi presiden apalagi lagi yang ee apa bisa kita duga sebenarnya banyak perkara yang mungkin akan nyangkut di dia ataupun keluarganya pasti punya kecenderungan untuk memanfaatkan sisa-sisa kekuasaan yang masih dia punyai tinggal 20 hari lagi ee untuk memastikan bahwa bagaimanapun apa yang

sudah dia pupuk selama 10 tahun ini tidak akan langsung hancur begitu dia Ee tidak lagi menduduki jabatan presiden kita bermain pada aturan dulu ee andaan seang Dosen Hukum Saya pengin melihat dari sisi etika kekuasaannya dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi menyangkut ini kita yang kita sudah bahas tadi he seharusnya seperti apa sih seharusnya tentu saja Eh kalau kalau dalam masa transisi kita sering bilang

lmdak period kan jadi dalam masa transisi tidak etis bagi seorang presiden eh terutama sistem presidensil ya karena kita langsung ganti presiden seperti itu untuk membuat kebijakanbij an yang punya pengaruh signifikan pada sistem ketatanegaraan enggak enggak boleh tuh nah ee Jadi biasanya kalaupun ada sisa-sisa kekuasaan yang masih harus dijalankan ditahan dulu kemudian diberikannya diberikanlah wewenang itu pada kekuasaan yang baru apalagi Enggak

ada masalah hukum dalam hal waktu kan kadang-kadang memang kita tuh kalau ada jeda sedikit saja ada masalah hukum ya wah ini enggak ada pimpinan nih ada masalah hukum nanti ee di pengadilan tidak sah misalnya He kalau ini kanak ada ini 20 Desember nih yang kita bicarakan oke nah jadi ee secara hukum tata negara itu yang bisa kita soroti enggak boleh seharusnya dia masih memilihkan eh on behalf of Pak Prabowo begitu bonyamin eh maki ya I itu Eh

punya catatan di elektronik itu mengatakan gini Presiden Jokowi dilarang mengirimkan hasil pansel calon pimpinan KPK dan calon Dew KPK kepada DPR karena menjadi kewenangan presiden periode 2004-2029 yaitu prabuo Subianto dasar pelarangan ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/ puuu garis datar seterusnya dan seterusnya Heeh kalau begitu kita boleh bertanya dong apa kerumitan yang akan dihadapi

oleh presiden Prabowo kelak kalau ee sudah berkuasa dengan situasi ini khususnya pada KPK yang jelas secara hukum ya karena ini benar ini yang tadi saya sebut diajukannya oleh Pak Nurul Gufron memang Eh ini saya sendiri mengkritik putusan ini tapi Okelah ini sudah jadi putusan dan memang betul disebutkan Kenapa MK mau memundurkan setahun karena menurut mereka logikanya harusnya pemerintahan baru dong begitulah kira-kira Nah

kerumitan hukumnya adalah kalau misalnya ada yang kemudian menggunakan putusan MK ini sebagai dasar untuk menggugat hasil pansel yang dibentuk oleh Pak Jokowi itu bisa loh bisa ya terlepas dari kita enggak tahu putusannya Nanti kayak apa ya tapi ya sebagai orang hukum juga Bang Akbar pasti paham bahwa bisa ini ee diajukan ke pengadilan mempersoalkan putusan pansel ini bisa ke pengadilan tata usaha negara misalnya begitu ya artinya dia enggak mulus begitu walaupun

kita belum bisa prediksi hasil pengadilannya itu satu Kemudian yang kedua ya bayangkan bahwa itu tadi dari dari segi hukum dari segi politik bayangkan bahwa KPK nanti memang Betapapun kita kritik tapi secara undang-undang dia akan ada di bawah presiden presiden betul ini padahal jokowi's people ini Pak Prabowo kan sangat berbeda tentu saja ada karakter-karakter kepemimpinan yang pasti pak perabowa pengin dia miliki

sendiri bukan diwariskan dong cukuplah Pak perbao dikasih anaknya aja ya kan sebagai wakil tapi saya kira ada karakteristik kepemimpinan yang Pak Prabowo akan ingin tegakkan Nah sekarang dia akan terkunci oleh orang-orang yang sudah komposisinya diatur oleh Pak Jokowi n ini yang nanti juga akan menimbulkan problem buat Pak Prabowo menurut saya saya sempat e menghubungi teman-teman H beberapa orang di komisi 3 eh ya sayang sekali ee di antara mereka

itu tampaknya sudah tidak bisa bersikap lagi ya karena ini mereka sedang membaca nih tola Tole to Tole Bagaimana pergerakan fraksi mereka atau partai mereka kalau begitu situasinya maka bisa terjadi dua hal loh Apa itu pertama adalah kalau betul ada yang menuntut atau mengajukan gugatan itu bisa batal ya Atau bisa iya oke yang kedua Boleh dong DPR yang sekarang menolak Oh iya benar benar jadi itu kemungkinan lain ya I kami enggak kami

pengin dilibatkan secara penuh dariproses awal jangan kemudian bolanya langsung diberikan ke kami di mana kemudian bolanya nantinya itu meledak di muka Kami boleh dong seperti itu kalau begitu ceritanya maka ini bisa mentah bisa mentah ni barang ini gimana Saya kira itu akan jadi langkah yang bagus soalnya jadi e kita harus ini dalam menjalankan pemerintahan ini kan kita gak sekedar harus memaklumi terus ya demi persatuan dan kesatuan

gitu sikit perdebatan seperti ini saya kira akan bagus jadi Eh misalnya ya partai-partai pendukung Pak Prabowo menurut saya bagus sekali kalau mereka kritis menolak nama-nama ini untuk bilang bahwa loh eh Memang harusnya putusan MK dilaksanakan dengan benar kami ini legislator kan iadanya gitu saya bayangkan kalau saya jadi mereka ya jadi itu sangat bisa dilakukan Dan kalau itu dilakukan Saya kira akan Bagus langsung aja 20 Oktober keesokan

harinya bikin pansel cukup waktu kok saya sangat yakin he jadi Setelah Pak Jokowi menyerahkan kekosan kepada Pak Prabowo bikin pansel baru bikin pansel mungkin enggak dilakukan oleh Pak Prabowo dengan bagaimana mereka saling Apa itu ya dibungkus dengan kata Hor saling menghormati itu menurut saya sih Mungkin ya Karena begini Kalau bacaan saya sih e banyak hal yang mungkin belum secara terbuka dinyatakan oleh Pak Prabowo

ee tapi itu lebih karena menunggu 20 Oktober Saya kira Pak Prabowo juga masih memperhitungkan bahwa de facto dan the yure presidennya masih Pak Jokowi tapi setelah 20 Oktober semua bagaimanapun kekuasaan ada di dia eh jadi bahwa sekarang ewuhpakewuhnya ee apa persatuan dan segala macam Masih jadi narasi tapi kan di belakang sebenarnya juga sudah mulai ada kontrol yang dilakukan oleh Pak Prabowo lihat resavel menteri lihat penghentian

undang-undang pkada misalnya walaupun enggak terbuka ya jadi saya kira barangkali ini dugaan saya ya nanti dibilang omon-omon nih kalau di podcast katanya gitu ya tapi boleh dong namanya kan analisis ya kalau kalau analisis saya sih ee Mungkin Pak Prabowo belum secara terbuka melaksana apa menyatakan warna pemerintahannya lebih karena belum 20 Oktober tapi saya cukup yakin setelah 20 Oktober dia akan menjadi jadi Pak

Prabowo yang 100% dan untuk itu barangkali ee ketidakenakan dan EE sopan santun sebelum 20 Oktober sudah rontok jadi ini bisa saja terjadi Saya tuh tidak terlalu nyaman untuk mengatakan ini sebenarnya V bahwa wajar jika kemudian ini bukan salal ngompor-ngompori ya para penonton bukan ngadu domba engak enggak Tapi menurut saya ini kita bicarakan tentang

kepentingan kita sebagai sebuah bangsa Hm wajar jika kemudian Pak Prabowo harus betul-betul membaca situasi ini terkhusus KPK yang dalam mandatnya itu memberantas korupsi sementara beliau sendiri bahkan mengatakan tak kejar sampai ke kutub utara gitu kan Nah Maka menurut saya isu ini memang harus sedikit lebih konsern ya Heeh ee menyangkut dengan KPK hal yang lebih jauh lagi adalah seperti yang ee apa namanya itu anda katakan tadi

bahwa ada banyak catatan yang mungkin saja Pak Jokowi itu nyangkut catatan hukum maksud saya he he ee sungguh-sungguh tidak nyaman saya berbicara seperti ini tetapi itu realitas yang terjadi di publik kita ya maka memang Pak Prabowo harus betul-betul konsern ya bagaimana mengelola situasi ini heeh tapi jika kemudian Anda ditanya oleh Pak Prabowo sebagai seorang pengamat hukum dan dosen hukum

tentang KPK yang di mana anda konsen selama ini Apa saran Anda kepada Pak prabuo pada kasus ini pemilihan pimpinannya sendiri ya Menurut saya sih memang Harusnya Pak Prabowo yang ambil alih karena ee ambil alih memilih pimpinan dari awal dari pansel bahkan menentukan siapa panselnya karena ee Dengan begitu kita jadi nya tidak melihat seakan-akan Pak Prabowo hanya pewaris Jokowi terlepas dari kita memilihnya

siapa kemarin tapi bagaimanapun yang akan jadi presiden Pak Prabowo Masa sih Pak Prabowo dapat warisan-warisan masalah dari Presiden yang sebelumnya Menurut saya itu harus dipotong tuh warisan masalah itu biarkan semua pemimpin bertanggung jawab atas apapun yang telah mereka lakukan jangan pertanggungjawabannya dikasih ke pemimpin berikutnya ee n nanti tidak ada tidak ada mekanisme sanksi politik dan hukum yang baik dalam sebuah negara

kayak kita he sehingga ini akan terus-menerus berulang itu yang saya khawatirkan Harusnya Pak Prabowo membiarkan kalau memang nanti ada perkara-perkara yang mungkin akan terkena ee ke Pak Jokowi ataupun keluarganya ee Pak Prabowo harus memberi ruang yang cukup supaya semuanya bisa di ee ditangani secara Fair salah satunya melalui KPK yang bukan hasil dari ee fabrikasinya Pak Jokowi kalau

pimpinan kpk-nya hasil fabrikasi Pak Jokowi Berarti Pak Prabowo sebenarnya tidak memberikan ruang yang adil bagi ee apa Pak Jokowi maupun warga yang sedang menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum pada pemimpin yang sebelumnya soalnya saya agak ngeri nih memang mulai dilupakan cara-cara untuk ee pertanggungjawaban politik dan hukum Kenapa saya bilang begitu fenomena memaafkan Soeharto Eh misalnya ya Eh Soekarno dan Gus Dur Ya baiklah tapi

memang sudah selesai kan itu tap mpr-nya cuma bagi saya narasi tentang presiden-presiden yang seakan-akan mau masuk dalam rekonsiliasi nasional menurut saya jangan-jangan itu adalah pintu masuk untuk memberikan suatu pandangan baru yang akan jadi normal yang baru bahwa pokoknya kalau pimpinan sudah selesai menjabat udah enggak usah kita apa-apain kita Maafkan aja kayak lebaran nah buat saya itu enggak sehat untuk bangsa kita saya enggak anti

siapa-siapa nih enggak ada dendam saya pada mantan-mantan Presiden tapi eh fokus saya adalah pada masa depan negara ini negara ini harus belajar tadi Bang Akbar se sudah ngomong kan negara ini harus belajar bahwa kita harus fair untuk menangani masalah-masalah kebangsaan termasuk untuk membuka ruang-ruang pengadilan yang cukup jadi depannya kita akan belajar dari kesalahan pengadilan kan Bukan buat menghukum orang itu dia pengadilan itu

bukan untuk balas dendam tapi untuk bagi bangsa Ya belajar dari kesalahan yang lalu nah yang saya khawatirkan kalau ruang ini enggak di ee bukan dibuka ya tapi ibaratnya tuh ruang ini harusnya ee difasilitasi oleh Pak Prabowo sebagai pemimpin berikutnya ee maka ini akan jadi normal yang baru nih membiarkan presiden yang mau berhenti membuatkan lebih dulu ee apa ya semacam barriier gitu untuk

melindungi diri dan keluarganya ini akan terusmenerus terjadi jelek sekali buat bangsa ini saya tertarik dengan apa yang bipit katakan tadi itu karena undang-undang baru mengatakan itu akan dibawa presiden kpk-nya I Oke ee bahwa ada kesepakatan entah tertulis atau tidak antara keduanya dalam Mal ini antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tentang ee hal-hal yang ya kadang-kadang itu tidak dikenal di dalam mekanisme

ketatanegaraan kita tapi ya kita orang timur Ya kadang-kadang kita harus mendengarkan seperti itu tapi kan lagi-lagi dia punya problem sendiri nantinya sebagai presiden di mana problem itu tidak hadir pada saat hanya pada saat dia memerintah ada banyak problem yang lainnya jika kemudian e ee tidak mencoba untuk menetapkan sebuah standar etika bernegara di mana juga penegakan hukum ada di dalamnya bisa-bisa repot sendiri

loh nantinya Iya seperti itu ya Iya dia jadi akan ya apa ya seakan-akan dia ikut membangun suatu cara baru dalam bernegara yang sebenarnya salah itu satu dan itu juga akan kena ke Pak Prabowo sendiri bisa kena gitu Ya maksudnya mungkin mungkin saja akibatnya posi tapi buat saya akan lebih banyak negatifnya karena kan Pak Prabowo juga selalu memposisikan dirinya sebagai ee ini ya apa Patriot Bangsa lah gitu yang mau menjaga bangsa ini nah

Padahal kalau sistem yang seperti ini dia kuatkan Dia sedang menghancurkan bangsa ini nanti Gitu Ee akibatnya Dia akan tercatat sebagai bagian dari Rekayasa politik dan hukum yang sebenarnya hanya menguntungkan elit politik bukan masyarakat nah itu yang EE akan akan akan buruk ke depannya untuk pak paraabu sebenarnya di situ Catatan sejarah akan menunjukkan dia mendukung model seperti ini dalam catatan eh bbit itu soal Pak

Jokowi dan problem hukum seberapa besar sih kemungkinan problem itu dari apa catatanmu selama ini menurut saya cukup besar karena kan saya sebenarnya juga terlibat dalam mahkamah rakyat yang dibuat oleh teman-teman ngo saya sebagai salah satu penggugat sih ada hakimnya ada lagi ya Ee cukup cukup besar maksudnya yang sifatnya kebijakan kita bisa perdebatkan ya Kalau saya kan waktu itu kejahatan legislasi Kami menyebutnya tapi kan juga

yang konkret sekali itu misalnya kasus yang lagi ramai aja soal gratifikasi anak pak Jokowi misalnya itu sebenarnya kasus hukum berat loh gratifikasi yang diterima oleh anak presiden ee belum lagi yang langsung-langsung ya yang bukan kebijakan Ya kebijakan kita bisa perdebatkan ee kemudian ee jangan lupa misalnya soal-soal yang terkait dengan ee kemungkinan kalau misalnya kasus fufu Fafa itu benar bisa jadi itu nanti berarti keluarganya barangkali tidak

langsung ke Pak Jokowi tapi keluargga ee kemudian yang lainnya itu yang sifatnya kebijakan banyak misalnya proyek-proyek strategis nasional kaitannya dengan benturan kepentingan ya kemudian ibu kota negara iya ee beberapa kasus terkait eh masyarakat adat misalnya atau memperkaya orang lain melalui kebijakan-kebijakan yang diin betul betul seperti misalnya kasus Eh misalnya food Estate saja itu kan juga sedang ramai diperbincangkan food Estate yang

baru dibuka di Papua misalnya ternyata sangat terkait langsung dengan ee salah satu pengusaha besar Nasional EE jadi kan bisa menimbulkan pertanyaan Apakah pengambilan keputusannya diwarnai dengan benturan kepentingan atau tidak misalnya seperti itu itu semua kalau bisa digali secara hukum bisa saja kena ee Pak jokowinya Baik langsung ataupun ee keluarganya gitu ya Jadi sebenarnya cukup banyak kalau di Mahkamah rakyat aja ada 9 kemudian majalah Tempo ada 18

ya jadi ee itu pun artinya yang kasat mata sudah terlihat oleh publik tuh sebegitu banyak kalau kemudian mau dikecilkan difilter dari aspek hukumnya setengahnya saja berarti sudah ada se misalnya itu yang EE Saya kira Jadi kemungkinannya besar artinya menurut anda dan teman-teman ngo itu bahwa ee sangat berharap Pak Prabowo memulai sebuah tata cara mengambil alih pemerintahan dengan cara

ee menutup ruang ee koordinasi atau e permakluman pada hal-hal yang bisa saja merugikan dia ya kan dan pada sisi yang eh sama pada saat yang bersamaan mulai menunjukkan keinginan yang kuat untuk penegakan hukum yang elegan berdasarkan pada lembaga pekerjaan lembaga-lembaga negara ini Katakanlah dalam hal ini adalah pakai KPK seperti itu ya iya iya dan dan saya kira jangan lupa ya kalau misalnya ada beberapa kasus yang kalau tidak

diurai dalam sebuah proses pengadilan jangannya nanti kenanya ke Pak Prabowo Oh ee indikasinya masih jauh ya Tapi kan artinya kepresidenan itu kan sebenarnya kalau dalam tata negara itu lembaga kepresidenan iya bukan seorang Jokowi bukan seorang Prabowo lembaga kepresidenan artinya kalau enggak diputus sesuai dengan pemangku jabatannya diputus dalam arti diurai kesalahan-kesalahan yang terjadi

dugaan-dugaan pidana dan lain sebagainya yang terjadi kalau enggak diurai pada pergantian jabatan jangan-jangan jadinya lintas lembaga kepresidenan H jadi bukan nama PR pablonya ya tapi lembaga kepresidenannya itu dengan kebijakan-kebijakan yang diambil Kalau kemudian kita harus berbicara tentang dua alternatif tadi yang saya sampaikan Apakah melalui mekanisme ada gugatan Heeh ee untuk ee apa Nam membatalkan ee hasil kerja pancel ini hasil he atau

dpr-nya yang menolak Anda memilih yang mana DPR DPR ya Iya gugatan itu pasti prosesnya lama kita semua tahu itu dan bisa saja Kemudian tidak dilaksanakan sudah terbukti berapa kali ya tidak dilaksanakan oleh pemerintah eh Jadi sebenarnya lebih konkret karena memang wewenang berikutnya di tangan DPR bolanya memang bola panasnya di tangan DPR nanti jadi itu yang lebih konkret buat saya tapi dengan situasi DPR yang seperti yang kita tahu meskipun ini

adalah DPR yang baru ya He he tapi dengan karakter dan pola masuknya mereka ya sama saja dengan yang lalu itu anda tidak khawatir bahwa prosesnya akan sama saja yang kalau untuk kasus ini barangkali mereka bisa sedikit lebih kompak Kenapa satu kimnya besar dan Pak Prabowo ini yang sedang kita bicarakan untuk kita sebenarnya lagi kita lagi ngebilangin gitu ini jangan sampai Pak Prabowo malah kecipratan jeleknya gitu ya Artinya mestinya sih Kim jadinya

mendukung Pak Prabowo dong ee sementara jangan lupa Pak Jokowi juga kan enggak punya partai dia bisa mengharapkan siapa PD perjuangan jelas tidak he G jadi ee buat saya mungkin untuk khusus kasus ini mereka bisa lebih kompak untuk bisa bilang bahwa kami menolak untuk pansel pilihannya ee presiden yang terdahulu Iya karena kan ini waktu yang kusial ini kan tinggal berapa hari hari ini waktu kita ngambil gambar nih Heeh ini tanggal ee 3 ya masuk 4 berarti tinggal waktu

reaksi tinggal 16 hari ya tinggal 16 hari 16 hari dari apa yang kita lihat di DPR selama ini terutama di akhir-akhir ini kan jangankan 16 hari itu kepanjangan itu ada undang-undang bisa selesai dalam waktu 1 hari kan gitu ya ada artinya kekhawatiran ini menjadi relevan kan He kekhawatiran kita bahwa kegilaan-kegilaan keputusan itu bisa terjadi pada kasus ini ya bisa bisa jadi ya ya kita Lihatlah perkembangannya Tapi menurut saya khusus kasus ee pansel ee

mereka bisa lebih lebih terbuka dan kita tahu ee kekuatan Kim juga sudah kuat sekali di DPR he pun dengan pimpinan komposisi pimpinan yang sekarang ya misalnya kita mau menghitung pimpinan yang sekarang kita masih belum tahu misalnya ya kita asumsikan enggak jelas nih PDI Perjuangan mau seperti apa PDI Perjuangan juga bukan Pak Jokowi jadi eh kalau mereka berani untuk bertindak mestinya bisa cepat langsung berbalik pertanyaan paling terakhirnya

itu sebenarnya begini Kenapa sih tidak menyisakan sedikit saja bagi pemerintahan baru kenapa mau diambil semua itu dia betul kalimat ini pas enggak pas sangat pas banyak banget yang di Veta kompli Saya sendiri merasa ee apa namanya ya itu tadi ya saya menduga pak prabo ee apa namanya tidak menahan diri karena belum 20 Oktober Oke dan ini kita harus apresiasi ya jadi enggak kisruh juga ee negara kita gitu ya kita apresiasi itu

ee Tapi menurut saya yang Ee Kita apresiasi Pak prabowonya tapi Menurut saya kita pertanyakan Pak jokowinya Okelah Anda memang menitipkan anak Anda pada Pak Prabowo tapi masa iya semua kebijakan besar ini banyak banget loh yang diwariskan kepada diwariskan dalam tanda kutip Ya kepada Pak Prabowo mulai dari Pilkada eh Kemudian beberapa proyek strategis nasional kemudian juga KPK itu belum lagi problem-problem ekonomi ya problem

Aduh problem ekonomi utang-utang itu kan Pak Pak Prabowo yang harus bereskan sekarang itu Jadi itulah ee kita harus pertanyakan Pak jokowinya ternyata dia seid etis apa dia ini sampai begitu banyak yang Bahkan dia wariskan dia wariskan dalam tanda kutip kepada penerusnya Pak Prabowo gitu makasih ya sama-sama sudah lama Sebenarnya saya ingin membahas ini E tapi saya itu tidak jujur saya

berpikir waktu itu tampaknya tidak akan didorong saya dari kata dipaksakan ya he tidak akan didorong tapi ternyata didorong juga ke DPR maksud saya ya sudah kita bicarain Heeh em dan anda orang yang layak untuk berbicara untuk ini sekali lagi terima kasih ya pemirsa itu Emm diskusi kita tentang KPK ini tadi Saya tidak perlu menyimpulkannya Tapi tampaknya ee dibutuhkan keberanian dari para pihak terutama para pemangku kebijakan baik

yang akan berakhir masa kekuasaannya dan juga mungkin kepada yang baru nantinya membutuhkan keputusan juga yang yang besar harus bagaimana nih dengan seluruh tumpukan e warisan yang banyak seperti ini kita membicarakan ini agar kemudian kita saling menjaga kewarasan dalam bernegara itulah gunanya kita saling bercakap-cakap Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini [Musik] [Tepuk tangan]

[Musik] [Tepuk tangan] [Musik]